AKTUALKITA | JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen regulasi tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ketersediaan dokumen undang-undang tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai aturan di bidang ketenagakerjaan. Informasi ini terutama dibutuhkan pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 313 pasal dan 23 bab. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari ketentuan umum, landasan, asas dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, hingga penggunaan tenaga kerja asing.
Selain itu, UU tersebut mengatur hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, serta ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup.
Yassierli menekankan bahwa pemahaman terhadap undang-undang tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” ujarnya.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama oleh DPR RI dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Selain itu, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan pelindungan ketenagakerjaan dapat membaca serta mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara berikut: https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
